Sobat Batumbu, masih percaya sama mitos?

Rasanya sulit percaya di zaman modern seperti sekarang ini kita masih terpengaruh mitos. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mitos diartikan sebagai cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia dan bangsa yang diungkapkan dengan cara gaib. Namun seiring zaman, definisi mitos kini melebur menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dipercaya masyrakat.

Beberapa orang percaya pada mitos. Contoh sederhana, kebiasaan menaruh tas kerja di bawah meja. Bagi sebagian orang hal ini dilakukan agar tas kerja mereka ada di posisi aman karena dapat selalu diawasi. Tapi bagi sebagian yang lain, kebiasaan menaruh tas di bawah justru diartikan dapat membuang rezeki.

Keberadaan mitos seakan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk soal P2P Lending.

Lho? Memang apa saja mitos tentang P2P Lending di Indonesia?

Sabar dulu. Untuk menjawab itu mari kita runut sejarahnya dulu. Masyarakat global mulai mengenal layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, yang disebut peer-to-peer (P2P) lending, di era 2000-an. Mengikuti tren global, P2P Lending di Indonesia muncul sejak 2015 dan meski agak terlambat kini gaung keberadaannya semakin terdengar.

Meski kepercayaan masyrakat sudah terbentuk, masih saja ada beberapa kekhawatiran terutama karena kurangnya pemahaman tentang P2P Lending. Berawal dari minimnya edukasi tersebut maka muncul mitos-mitos yang terus berkembang di masyarakat tentang P2P Lending.

Berikut mitos-mitos tersebut beserta faktanya yang harus Sobat Batumbu tahu :

  1. Siapa saja bisa menjadi peminjam

Setiap penyedia layanan P2P Lending memiliki sasaran peminjamnya masing-masing. Baik perorangan maupun pelaku usaha bisa menjadi peminjam. Beberapa P2P Lending juga memiliki kriterianya masing-masing. Ada yang berfokus pada masyarakat desa, ibu-ibu usia produktif, atau ada P2P Lending yang dengan tegas menyasar orang-orang yang tidak memiliki rekening atau akses ke bank dan mengajukan pinjaman untuk usaha produktif saja.

Mitos yang berkembang di masyarakat : P2P Lending bisa diakses oleh siapa saja tanpa syarat. Faktanya: peminjam, baik itu perusahaan maupun perorangan, harus melalui “seleksi kelayakan” terlebih dahulu dengan sistem yang berbeda antara satu P2P Lending dengan lainnya. Sistem seleksi tersebut berfungsi untuk mengetahui kemampuan usaha peminjam, profil risiko serta karakter dan jenis usaha mereka. Dengan adanya seleksi, maka tidak semua orang bisa dibiayai P2P Lending, meskipun setiap peminjam punya kesempatan yang sama.

  1. P2P Lending menyediakan dana tidak terbatas

Banyak persepsi di masyarakat yang menganggap P2P Lending sama dengan Bank. Sehingga muncul mitos P2P Lending memberikan dana tidak terbatas, karena model bisnisnya sekilas mirip  Bank. Padahal, faktanya, P2P Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (pemilik dana) dengan peminjam menggunakan teknologi digital. Tugas penyedia layanan adalah menjadi penghubung sekaligus mengawasi perjanjian kedua belah pihak.

Sejatinya, dana pinjaman berasal dari pemberi pinjaman (pemilik dana), bukan dari penyedia layanan P2P. Jadi, faktanya, jumlah dana yang disalurkan ke penerima pinjaman dipengaruhi oleh ketersediaan dana pemberi pinjaman (pemilik dana). Bukan tergantung pada banyaknya dana yang dimiliki pelaksana P2P Lending.

  1. Pengembangan dana online adalah pengembangan dana bodong

P2P Lending menciptakan kesempatan bagi perorangan maupun pelaku usaha untuk memberikan pinjaman dan mendapatkan imbal hasil. Maka itu, P2P Lending dapat disebut sebagai instrument pengembangan dana alternatif berbasis digital. Layanan pinjam meminjam uang secara digital sudah diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lewat peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, dan Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Sedangkan aturan yang dirilis OJK, yakni Peraturan OJK No. 13/POJK.2/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Secara teknis P2P Lending sudah memiliki regulasi yang jelas dan dasar hukum yang kuat. Tapi belum sepenuhnya aman, karena tidak semua penyedia layanan P2P Lending terdaftar di OJK. Untuk itu perlu kehati-hatian dan memastikan bahwa P2P Lending tersebut terdaftar resmi di OJK. Jadi, kalau ada pihak yang mencurigai praktik meminjamkan dana melalui platform P2P Lending sebagai pengembangan dana bodong, maka itu hanyalah mitos. Faktanya, praktik tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dipayungi regulasi. Yang perlu dilakukan adalah memastikan perusahaan P2P Lending terdaftar resmi di OJK.

  1. Proses cepat, tapi tidak hati hati dan tidak transparan

Proses yang cepat serta syarat yang tidak berbelit-belit memang menjadi kelebihan utama bagi pelaku P2P Lending. Namun demikian, ada juga yang menyimpulkan di balik kecepatan itu terpendam risiko yang berbahaya. Muncul persepsi bahwa proses yang terlalu cepat mengabaikan prinsip kehati-hatian dan prosesnya tidak transparan.

Persepsi tersebut tentu lebih kental nuansa mitosnya, ketimbang faktanya. Dengan memanfaatkan teknologi, transaksi P2P Lending justru dapat lebih transparan. Melalui teknologi pula, verifikasi terhadap peminjam dan pemberi pinjaman bisa dilakukan dalam hitungan hari bahkan menit, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Peminjam dan pemberi pinjaman bahkan dapat mengetahui profile masing-masing. Begitu juga informasi imbal hasil, dapat diakses kedua pihak secara transparan.

Jadi, sekali lagi, proses cepat bukan berarti tidak transparan dan tidak hati hati. Itu hanya mitos. Faktanya, berkat teknologi, kecepatan proses P2P Lending tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan transparan.

  1. P2P Lending menggantikan peran Bank

Mitos yang ramai beredar menyebutkan P2P Lending dapat menggantikan peran Bank, karena model bisnisnya yang serupa. Yakni mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya lagi dalam bentuk pinjaman.

Bisnis model memang agak mirip, tapi bukan berarti fintech menggusur peran bank. Faktanya, P2P Lending dan Bank justru berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain.

Perbankan dapat mendukung P2P Lending sebagai penyedia dana untuk peminjaman yang melebihi batas maksimal pinjaman FinTech. Perbankan juga dapat menerima benefit melalui kerja sama dengan FinTech. Antara lain, FinTech P2P Lending dapat membantu perbankan memenuhi kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total kredit. Selain itu, P2P Lending juga lebih mudah menyalurkan pinjaman di wilayah yang jauh dari akses cabang perbankan.

Keberadaan P2P Lending dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama karena inovasinya sehingga memungkinkan menjangkau masyarakat minim akses perbankan. Tetapi, sama dengan industri lainnya, banyak masyarakat yang salah persepsi tentang P2P lain dan sering terjebak dengan mitos-mitos yang beredar. Padahal mitos belum tentu dapat dianggap benar. Percaya pada fakta mungkin akan jauh lebih baik.

Nah, Sobat Batumbu, masih percaya sama mitos?

 

Referensi:

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/130000826/ 5-fakta-atau-mitos-seputar-layanan-p2p-lending?page=1

https://www.cermati.com/artikel/ ingin-investasi-di-p2p- lending-perhatikan-dulu-6-hal-ini

https://tirto.id/keberadaan-fintech- lending-dinilai-tak-akan- matikan-dunia-perbankan-cVwS